Media-Inspirasi,BOJONEGORO – Proyek rumah sakit khusus onkologi di Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dengan anggaran mencapai Rp18 miliar lebih dari APBD tahun 2024, justru terbengkalai dan tak kunjung rampung.
Sorotan tajam kini mengarah pada kinerja PT. Duta Bhuana Jaya, perusahaan konsultan yang memenangkan tender pengawasan proyek dengan nilai kontrak fantastis, dikutip dari laman LPSE Kabupaten Bojonegoro mencapai Rp 196.522.308,75 dari pagu awal Rp 240.000.000,00. Dengan bobot penilaian teknis sebesar 80%, seharusnya kualitas pengawasan menjadi prioritas utama.
Namun, fakta di lapangan berbicara lain, bagaimana mungkin sebuah proyek dengan pengawasan yang diklaim berkualitas tinggi dapat berakhir mangkrak.
Masyarakat kini mempertanyakan secara serius efektivitas dan profesionalisme konsultan pengawas.
Apakah pengawasan yang dilakukan hanya formalitas belaka, tanpa mampu mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang menyebabkan proyek ini terhenti.
Keterlambatan pembangunan ini tentu merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang sangat membutuhkan fasilitas kesehatan khusus ini.
Dana APBD Kabupaten Bojonegoro yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, terancam sia-sia jika proyek ini terus dibiarkan terbengkalai.
Pihak terkait, khususnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro selaku satuan kerja yang bertanggung jawab, perlu memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel terkait mandeknya proyek ini.
Namun, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Satito Hadi beberapa hari yang lalu tepatnya Kamis 20 maret 2025 pukul 19.31 WIB dikonfirmasi tim media ini untuk menjelaskan perihal mandeknya proyek rumah sakit khusus onkologi, dirinya diam membisu tanpa ada jawaban hingga sekarang Kamis (27/3/2025).
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja konsultan pengawas menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menentukan langkah selanjutnya.
Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terkikis akibat proyek mangkrak yang tidak jelas pertanggungjawabannya.
Masyarakat Bojonegoro berhak mendapatkan kejelasan dan kepastian, serta yang terpenting, realisasi rumah sakit onkologi yang sangat mereka butuhkan.
Kegagalan proyek ini bukan hanya sekadar persoalan infrastruktur, namun juga menyangkut harapan dan kesehatan masyarakat. (Redho)
