Media-Inspirasi, Prabumulih – Dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, rangkaian peninjauan yang dilakukan oleh pejabat tinggi Prabumulih telah membuka tabir persoalan lingkungan dan penanggulangan bencana di kota ini. Dalam kunjungan yang digelar beberapa hari terakhir, Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, bersama Wakil Wali Kota, Franky Nasril, S. Kom,MM, serta jajaran DPRD dan pejabat daerah lainnya, menelusuri beberapa titik krusial yang menyentuh aspek pengelolaan limbah, penghijauan kota, dan penanganan korban banjir.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan peninjauan ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dialokasikan di sepanjang Sungai Medang. Menurut dokumen resmi yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, TPA tersebut menjadi titik perhatian utama mengingat dampaknya terhadap kualitas lingkungan dan potensi pencemaran air. Dalam inspeksi tersebut, pejabat terkait mengonfirmasi bahwa prosedur pengelolaan limbah telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, namun sejumlah catatan hasil audit internal menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan perbaikan fasilitas pendukung.
“Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa pengelolaan limbah di TPA harus lebih transparan dan berbasis data guna mencegah dampak lingkungan jangka panjang,” ujar H. Arlan dalam pertemuan pers yang diadakan pasca kunjungan. Pernyataan tersebut didukung oleh data dari laporan audit internal yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang menyoroti perlunya revitalisasi sistem monitoring di lokasi TPA.
Tidak berhenti di TPA, kunjungan juga mencakup tugu air mancur lingkar yang terletak di pusat kota Prabumulih. Lokasi ini dianggap sebagai ikon yang memiliki nilai estetika sekaligus potensi pengembangan ruang publik. Namun, hasil observasi lapangan mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut memerlukan perbaikan infrastruktur untuk mendukung fungsi sosial dan estetika secara maksimal.
Dalam wawancara mendalam, Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, menyatakan, “Keberadaan tugu air mancur ini tidak hanya simbol keindahan kota, namun juga menunjukkan bagaimana pemerintah dapat mengintegrasikan unsur budaya dengan pelayanan publik. Namun, perbaikan dan perawatan rutin perlu segera diintensifkan.” Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan pejabat legislatif terhadap pengelolaan aset publik yang berpengaruh langsung pada citra dan kenyamanan warga.
Selanjutnya, tim kunjungan melanjutkan agenda ke UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Di sini, para ahli melakukan pengecekan terhadap kualitas udara dan air, yang mana hasil uji laboratorium akan digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan lingkungan kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa proses pengujian berjalan sesuai standar nasional dan internasional, dengan data yang mendukung bahwa kendala pencemaran masih dalam batas toleransi. Meski demikian, rekomendasi peningkatan frekuensi uji dan pemantauan jangka panjang telah disampaikan melalui dokumen resmi kepada pimpinan kota.
Data hasil uji laboratorium tersebut, yang dipublikasikan dalam laporan internal, menunjukkan adanya fluktuasi kecil dalam tingkat pencemar, yang dianggap wajar pada masa peralihan sistem pengelolaan limbah. “Transparansi data dan kerja sama lintas instansi menjadi kunci untuk memastikan kondisi lingkungan yang sehat,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup saat diwawancarai oleh tim redaksi.
Dari sisi kemanusiaan, momen paling mengharukan terjadi saat tim kunjungan menyempatkan diri mengunjungi Kelurahan Payu Putat. Di area ini, pejabat bersama tim relawan memberikan bantuan langsung kepada warga yang terdampak banjir. Bantuan tersebut berupa distribusi sembako, pengobatan sementara, dan pendampingan psikologis. Lurah setempat menyatakan bahwa bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat yang masih berjuang memulihkan kondisi pasca-bencana.
Wakil Ketua DPRD, Aryono, menyampaikan, “Langkah bantuan ini merupakan respon cepat pemerintah yang berbasis data dan kebutuhan lapangan. Kami terus memantau perkembangan dan memastikan bantuan menjangkau semua yang membutuhkan.” Pernyataan tersebut mengacu pada laporan pemetaan daerah terdampak bencana yang telah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Keberadaan pejabat lain seperti Sekretaris Daerah H. Elman, ST,MM, Asisten 1 Drs. Aris Priadi, SH,M.Si, Asisten 2 Drs. M.Ali, M.Si, Asisten 3 Drs. Amilton, dan pejabat kepala dinas terkait, menunjukkan sinergi lintas sektor dalam menangani permasalahan kota. Pendekatan sistematis yang dilakukan meliputi verifikasi lapangan, evaluasi berbasis dokumen, dan pelibatan langsung masyarakat sebagai salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik.
Data dokumen yang dikumpulkan selama peninjauan mencakup laporan teknis, hasil audit, dan rekomendasi kebijakan yang disusun oleh masing-masing dinas. Dokumen ini menjadi bukti kuat bahwa upaya perbaikan tidak hanya bersifat simbolis, melainkan terintegrasi dalam setiap lini pelayanan publik.
Meskipun sejumlah perbaikan telah dilakukan, tantangan tetap ada terutama dalam hal pengawasan lingkungan dan penanganan bencana. Para ahli dan pejabat menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas teknis, pelatihan berkala bagi petugas lapangan, serta investasi dalam teknologi monitoring lingkungan. Mereka menekankan agar perbaikan sistem pengelolaan TPA dan fasilitas publik lainnya dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.
Dalam wawancara eksklusif dengan tim redaksi, salah satu pengamat lingkungan menyebutkan, “Reformasi sistem pengelolaan limbah dan peningkatan infrastruktur sangat krusial, mengingat dampaknya tidak hanya bagi ekosistem lokal, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.” Pernyataan ini, bersama dengan data audit dan laporan pengujian laboratorium, memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi.
Selain laporan tertulis, dokumentasi visual dari lokasi TPA, tugu air mancur, dan pusat bantuan banjir telah dikumpulkan untuk mendukung narasi investigatif ini. Foto-foto lapangan menampilkan kondisi aktual fasilitas dan kegiatan bantuan, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta memberikan gambaran nyata kepada publik mengenai upaya pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan dan bencana.
Rangkaian kunjungan pejabat Prabumulih yang dilakukan secara menyeluruh ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk memastikan pelayanan yang objektif dan berbasis data. Mulai dari evaluasi lokasi TPA di Sungai Medang, pengawasan fasilitas tugu air mancur, hingga pemberian bantuan kepada korban banjir, seluruh langkah tersebut diambil dengan pendekatan sistematis dan kolaboratif antar instansi. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang harus segera diatasi melalui peningkatan pengawasan dan investasi berkelanjutan pada infrastruktur pendukung.
Investigasi ini tidak hanya menyoroti upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik, namun juga membuka ruang diskusi mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan dukungan data, dokumen resmi, dan wawancara mendalam dari berbagai sumber kredibel, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif tentang kondisi nyata di lapangan serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik ke depan.
Pelaporan investigatif ini merupakan hasil sinergi antara data lapangan, dokumen resmi, dan narasi dari para pejabat yang terlibat langsung. Keterbukaan informasi dan verifikasi fakta melalui berbagai sumber memberikan landasan kuat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah perbaikan didasarkan pada kondisi aktual serta kebutuhan masyarakat Prabumulih.
(/Red)
