Media Inspirasi – Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan masih terdapat pekerjaan rumah terkait masalah lingkungan hidup dalam megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur.
IKN dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ibu kota negara baru pengganti Jakarta. Jokowi menginginkan kota baru ini sebagai kota yang ramah lingkungan yang berada di tengah hutan tropis.
“Apakah kita sudah on the track (di isu lingkungan)? Saya agak diplomatis menjawab, bahwa kita banyak PR (pekerjaan rumah) di sini,” kata Bambang dalam wawancara khusus Special Interview CNN Indonesia, Sabtu (19/10).
Bambang mengingatkan pembangunan proyek fisik di lapangan harus sensitif terhadap lingkungan. Ia menyorot pembukaan lahan yang menerabas hingga menebang pohon-pohon mangrove di sekitar kawasan IKN.
“Misal kita buka 5×5 meter, ya sudah itu saja. Jangan kiri-kanan juga dibuka, diterabas semua, apalagi yang diterabas hutan bakau, hutan bakaunya primer. Ini kejadian pada waktu saya di otorita (IKN),” ujarnya.
Selain itu, kata Bambang, pembangunan sejumlah proyek di kawasan IKN juga harus sensitif terhadap wilayah yang berdekatan dengan daerah konservasi. Ia mengungkit salah satu kejadian ketika ada orang utan masuk proyek jalan tol di dekat Sungai Wain, Balikpapan.
Pihaknya lalu membuat sebuah koridor atau jalan khusus untuk Orang Utan berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain yang berada di daerah konservasi tersebut.
“Ada satu kejadian yang hampir viral, ada orang utan yang masuk proyek jalan tol. Kalau kami tidak memiliki hubungan baik dengan organisasi organisasi internasional tentu sudah divonis membangun tidak memperhatikan lingkungan,” katanya.
“Ini contoh-contoh kecil di mana kita harus lebih memperhatikan masalah masalah lingkungan ini sebagai cap buat kita kalau kita ingin diakui dunia sebagai sustainable forest city,” ujar Bambang menambahkan.
Guru Besar Planologi Universitas Diponegoro (Undip) itu mengatakan IKN ini dibangun di tengah-tengah salah satu ekosistem yang disebut jantung Borneo. Otorita IKN pun menerapkan aspek Environmental, Social and Governance (ESG).
Bambang menyebut Otorita IKN menjadi kota pertama yang mempunyai Komite ESG di tingkat kota. Umumnya konsep ESG ini diterapkan di sebuah korporasi. Komite ESG terkait pembangunan IKN ini beranggotakan sembilan orang yang dipimpin oleh Rhenald Kasali.
“Saya teringat pertama-tama kemudian ada diskusi panjang dengan Presiden Jokowi, beliau mengatakan kita coba Indonesia experiment, kita meloncat, ini transformasi, jadi ada satu lompatan di mana kita harus lakukan secara teknologi menjadi smart city,” katanya.
“Tapi semua hal secara fundamental tentang ESG harus ada, lingkungan harus dijaga, masalah perubahan iklim, lingkungan harus inklusif,” ujar Bambang.
Di sisi lain, Bambang meminta agar masyarakat yang sudah tinggal lebih awal di sekitar IKN mendapat perhatian dari pemerintah. Menurutnya, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap rencana pembangunan IKN yang berdampak pada kehidupan mereka.
Bambang mencontohkan masalah pembebasan lahan sekitar 2.086 hektare yang belum selesai hingga kini. Ia mengatakan setiap pembebasan lahan butuh proses panjang karena bersinggungan dengan masyarakat setempat.
“Harus ada dialog, demi dialog, demi dialog, masyarakat harus benar benar ditaruh di tempatnya yang sangat mulia. Sampai sekarang belum kelar lho, saya dibilang gak terlalu cepat kan, tapi buktinya sampai sekarang belum kelar,” katanya.
“Jadi memang harus ada proses, dan proses itu harus inklusif, partisipatori. Kita ingin membangun sesuatu yang baru, jangan kita lakukan hal-hal yang sama dengan kemarin,” ujarnya melanjutkan.
Sumber : cnnindonesia.com
