Media-Inspirasi,Aceh Singkil. –Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS) bersama sejumlah calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) R3 menggelar audiensi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di ruang kerja Bupati pada Senin, 6 September 2025. Pertemuan ini bertujuan menanyakan kejelasan nasib 147 orang PPPK R3 yang statusnya disebut masih dalam proses.
Audiensi ini dihadiri langsung oleh Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BKPSDM Aceh Singkil, serta perwakilan dari Satuan Intelkam Polres Aceh Singkil. Rencana awal untuk menggelar aksi unjuk rasa dibatalkan setelah pihak kepolisian menyarankan jalur audiensi, mengingat surat izin aksi belum diterbitkan.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PPPK R3 yang didampingi HIMAPAS menyampaikan beberapa tuntutan mendesak, di antaranya:
1.Segera memproses PPPK R3 yang datanya telah terdaftar di database BKN dan KEMENPAN-RB.
2.Menyurati BKN dan KEMENPAN-RB kembali untuk membuka portal pengajuan optimalisasi.
3.Mengutamakan Calon P3K R3 tahap I yang terdata di database BKN.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Aceh Singkil menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah proaktif.
“Sebelum kalian datang kemari, saya sudah memerintahkan kepada Plh BKPSDM untuk mengirimkan data ke BKN agar dilakukan perekrutan kembali. Jadi, bagus kalian datang kemari agar tidak ada berita yang hoaks,” tutur Bupati. Pernyataan ini bertujuan meredam kekhawatiran yang beredar di kalangan PPPK R3.
Meski mengapresiasi langkah Bupati, tanggapan tersebut menuai kritik dari pihak HIMAPAS. Ketua HIMAPAS, Safriadi Pohan, mempertanyakan minimnya transparansi publik yang dilakukan pemerintah daerah.
“Mengapa tidak ada transparansi publik yang dilakukan sebelumnya, sehingga ibu-ibu PPPK R3 ini tidak was-was dan bertanya-tanya. Karena, ibu-ibu dan bapak-bapak ini sudah melakukan berbagai upaya namun hasilnya nihil, malahan mereka ini sudah seperti bola yang di-over ke sana kemari demi mencari keterangan dan kebenaran dalam penyelesaian masalah ini,” tegas Safriadi.
Safriadi Pohan kemudian menekankan pentingnya pengawalan bersama terhadap nasib para honorer ini. “Ibu-ibu dan bapak-bapak PPPK R3 ini harus kita kawal bersama, agar nasib mereka jangan digantung lagi. Miris kita melihat bahwa di antara bapak-bapak dan ibuk-ibuk PPPK R3 ini ada yang sudah mengabdi sampai 20 tahun lebih, jadi memang harus kita kawal bersama,” tutupnya, sembari menyampaikan terima kasih atas atensi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil.(Maksum)
