Tanah Datar- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tanah Datar menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Pandangan ini disampaikan Zulhadi Dt. IKoto, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar,di ruang sidang utama gedung DPRD setempat.Selasa (9/9/2025)
Fraksi PPP berharap perubahan APBD 2025 dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. Mereka juga mempertanyakan beberapa hal, seperti:
– Pengaruh perubahan APBD terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan bagaimana pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan meminimalisir potensi SILPA.
– Program-program unggulan Bupati Tanah Datar yang diakomodir dalam anggaran perubahan dan berapa persen target pencapaiannya.
– Kondisi terkini Perumda Tuah Sepakat dan apakah masih beroperasi seperti biasa.
– Analisis dampak Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 terhadap nasib guru-guru honorer di Kabupaten Tanah Datar dan strategi apa yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar untuk mengantisipasi dampak tersebut.
– Strategi Pemerintah Daerah untuk menghadapi penurunan dana transfer daerah sebesar 24,7 persen pada tahun 2026.
– Progres pemerintah dalam menindaklanjuti pertemuan dengan tenaga honorer atau tenaga harian lepas untuk dijadikan PPPK paruh waktu dan seberapa besar kemungkinan hal tersebut dapat terwujud.
Dengan menyampaikan pandangan ini, Fraksi PPP berharap dapat menjadi penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan keluh kesah dan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pandangan mereka dalam membuat keputusan yang tepat untuk Kabupaten Tanah Datar.(Anto)
