MEDIA – INSPIRASI. BEKASI _ Dalam upaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar lagi-lagi menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Pertemuan resmi kedua pihak tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Bekasi pada Senin, 28 Juli 2025, yang dihadiri langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Inovasi UIT, Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, ST, MT, MM, MH, dan disambut hangat oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si.
Dalam pertemuan itu, Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi atas inisiatif UIT untuk menjalin kolaborasi pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ia juga memaparkan secara langsung arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 yang baru saja disahkan bersama DPRD Kota Bekasi.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Kota Bekasi. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Bekasi mengajak Universitas Indonesia Timur untuk terlibat aktif dalam proses pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi Kota Bekasi, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, serta Permenko PMK Nomor 5 dan 6 Tahun 2022.
Wakil Wali Kota menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dalam mendukung penyusunan kebijakan vokasi yang relevan dan aplikatif bagi kebutuhan dunia kerja lokal.
Dr. Ir. Affandy Agusman Aris pun menyatakan kesiapan UIT untuk memberikan kontribusi konkret melalui kolaborasi dengan Sekretaris Daerah, Dinas Tenaga Kerja, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi.
“UIT berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem vokasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan daya saing tenaga kerja,” ujar Dr. Affandy.
Kepada media ini Selasa (29/7/2025), Affandy menyampaikan, kerja sama ini diharapkan dapat menjadi tonggak awal terbentuknya model kolaboratif antara dunia pendidikan dan pemerintahan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan SDM nasional secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. (*)
