Media-Inspirasi,Aceh Singkil – Sejumlah wartawan di Kabupaten Aceh Singkil mengeluhkan sikap bendahara Humas Protokoler Sekretariat Daerah yang dinilai mempersulit proses pembayaran kliping pemberitaan. Padahal, kliping berita merupakan bagian dari kerja sama media dengan pemerintah daerah.
Menurut keterangan beberapa wartawan, pembayaran yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah justru kerap berbelit-belit dengan alasan administrasi. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan jurnalis yang berharap adanya keterbukaan dan kejelasan mekanisme pencairan dana.
“Kami hanya ingin hak kami dibayarkan sesuai kesepakatan. Jangan dipersulit dengan alasan yang tidak jelas,” ujar salah seorang wartawan yang enggan disebutkan namanya.
Sebelumnya, dalam musyawarah bersama antara Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon dengan para wartawan di ruang rapat bupati, disepakati bahwa dana yang tersedia untuk kerja sama media hanya sebesar Rp200 juta. Bupati menegaskan, mekanisme pencairan harus dibicarakan secara transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dana tersebut pun akan dibagi rata sesuai hasil kesepakatan.
Namun, pada Selasa (19/8/2025), sejumlah wartawan kembali dibuat kecewa. Setelah sebelumnya diminta Humas untuk menyerahkan kliping berita beserta nomor rekening, para wartawan justru mendapat informasi mendadak melalui pesan grup WhatsApp agar mengambil pembayaran di ruang Kabag Humas.
Saat tiba di kantor sejak pagi, para wartawan harus menunggu hingga siang hari karena bendahara disebut sedang sibuk mengurus SK PPPK. Setelah istirahat siang, bendahara akhirnya hadir namun menyampaikan bahwa pembayaran kliping hanya bisa dilakukan untuk bulan Juni, dengan alasan dana tidak mencukupi.
Keputusan tersebut memicu kekecewaan para wartawan, sebab tidak sesuai dengan hasil musyawarah yang menegaskan bahwa dana yang ada dibagi merata tanpa ada pihak yang dianaktirikan.
“Bupati sudah jelas mengatakan uang dibagi secara adil. Tapi kenyataannya berbeda di lapangan. Ini membuat kami merasa dipersulit,” keluh salah satu wartawan.
Para jurnalis berharap, persoalan ini segera diselesaikan dan pihak Humas bisa dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan antara pemerintah daerah dengan media.
