Media-Inspirasi,Aceh Singkil –Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil Tahun 2026, berlangsung dengan sukses di Aula Bappeda, Kecamatan Singkil, pada Selasa (22/4/2025).
Musrenbang kali ini mengusung tema sentral “Penguatan Pondasi Pembangunan Daerah”, forum strategis ini mempertemukan berbagai elemen penting daerah untuk merajut kebijakan pembangunan yang lebih baik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil, Edy Widodo SKM, M.Kes., dalam sambutannya menekankan esensi kolaborasi lintas sektor. “Pembangunan berkelanjutan memerlukan fondasi yang kuat, dan fondasi itu hanya bisa kita bangun bersama-sama,” tegasnya di hadapan anggota DPRK, kepala SKPK, camat, dan tamu undangan lainnya.
Namun, semangat kebersamaan itu diwarnai nada kekecewaan yang lantang. Anggota DPRK Aceh Singkil, Donny Maradona, menyampaikan kritik pedas atas absennya perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh. Padahal, undangan resmi telah dilayangkan oleh Bappeda. Ketidakhadiran ini, menurutnya, mengindikasikan kurangnya empati provinsi terhadap permasalahan di Aceh Singkil.
Dengan nada prihatin, Donny membeberkan sejumlah persoalan krusial yang mendera daerahnya. Jalan yang rusak parah selama tujuh tahun telah merenggut nyawa, menjadi ironi pembangunan yang terabaikan. Akses air bersih yang belum menjangkau Pemuka Suka Damai dan Anak Laut menjadi potret ketidakadilan infrastruktur dasar. Tak hanya itu, kondisi memprihatinkan fasilitas pendidikan di SMP 3 Rantau Gedang serta perlunya peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Singkil turut menjadi sorotan tajam.
“Jangan biarkan Aceh Singkil terus terpinggirkan. Provinsi Aceh harus membuka mata dan memberikan perhatian yang seharusnya kepada kami,” serunya dengan nada penuh harap.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Bappeda Aceh Singkil, H. Suwan MM., menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal untuk menghadirkan perwakilan provinsi. “Surat resmi dan berbagai jalur komunikasi telah kami tempuh. Namun, pagi ini kami menerima konfirmasi ketidakhadiran karena adanya agenda Rakor penting di tingkat provinsi,” jelasnya.
Kendati demikian, Musrenbang tetap berjalan produktif. Diskusi konstruktif antar-stakeholder menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Pengembangan infrastruktur yang merata, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan optimalisasi potensi daerah menjadi benang merah usulan kebijakan yang mengemuka. Antusiasme para peserta memancarkan optimisme akan masa depan Aceh Singkil yang lebih berdaya saing.
Diharapkan, hasil dari Musrenbang ini akan menjelma menjadi dokumen RKPK 2026 yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Tema “Penguatan Pondasi Pembangunan Daerah” bukan sekadar jargon, melainkan komitmen untuk membangun Aceh Singkil yang kokoh, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan zaman demi kesejahteraan seluruh warganya. (Maksum)
