Media-Inspirasi, Lubuklinggau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau menggelar rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Lubuklinggau Tahun 2024. Agenda ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (8/4/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Yulian Effendi. Dalam sambutannya, Yulian menyampaikan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian dari tahapan pembahasan LKPJ sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau H. Trisko Defriyansa, para staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, lurah, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
Sejumlah fraksi hadir memberikan tanggapan serta usulan terhadap berbagai persoalan dan kinerja pemerintah kota selama tahun anggaran 2024.
Fraksi Golkar, melalui Renaldi Efendi, menyoroti buruknya layanan air bersih PDAM yang kerap mati. Ia meminta pemerintah memperbaiki pipa-pipa PDAM, serta memasang jaringan baru di Kecamatan Lubuklinggau Utara. Golkar juga meminta relokasi kantor Koramil ke lokasi yang lebih representatif namun tetap strategis di pusat kota, serta perbaikan jalan dari simpang lampu merah hingga Kelurahan Baru Urip.
Fraksi NasDem melalui juru bicaranya Septriani Nugraha Gunawan menyetujui LKPJ untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi ini juga mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar lebih serius dalam pengelolaan sampah, khususnya di wilayah pinggir jalan. Mereka juga meminta Dinas PUPR memperbaiki drainase dan Dinas Perkim segera mengganti lampu jalan yang rusak.
Fraksi Gerindra, lewat Abdul Nasir, meminta pengembangan ruang terbuka hijau dengan penanaman pohon di sekitar MTs Jalan Depati Said. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Siti Aisyah serta pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Sementara itu, Fraksi PKB yang disampaikan oleh Empi Darnis, mendukung LKPJ dan meminta pemasangan tiang serta lampu jalan di sejumlah titik, seperti Selatan II Jalan Makmur 7 dan 8, Jalan Darma 3 RT 11, dan Jalan Teman menuju Simpang Periuk. Fraksi ini juga mengusulkan pembukaan akses jalan alternatif melalui pemangkasan rumah warga di Jalan Kelingi 3, Batu Urip.
Fraksi PDIP, melalui Sherly Olivia Utari, menyatakan persetujuannya agar LKPJ dibahas lebih lanjut, tanpa memberikan catatan khusus dalam pandangan umumnya.
Fraksi PKS yang disampaikan Hj. Rosmala Dewi mengingatkan pemerintah untuk kembali pada agenda strategis yang pernah disampaikan pada pidato perdana Wali Kota. Ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja ASN, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Rosmala juga menyoroti perlunya penyusunan APBD yang sehat dan efisien, mengingat berkurangnya dana transfer dari pusat.
Selain itu, PKS juga meminta agar Dinas Pendidikan memastikan proses penerimaan siswa baru berlangsung adil dan transparan di semua jenjang. Hal ini, menurutnya, penting untuk menghindari potensi konflik sosial, terutama di kalangan warga perkotaan.
Rapat pandangan umum fraksi ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kinerja kepala daerah, sekaligus sebagai sarana kontrol legislatif demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depan.
(tim/iwo.i/Fwd.i/Her)
