Media-Inspirasi,Aceh Singkil -Ketua Forum Mahasiswa Aceh Singkil Ahmad Fadil Lauser Melayu, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pengadaan mobil dan fasilitas rumah dinas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Menurutnya, alokasi anggaran miliaran rupiah tersebut mencerminkan kurangnya kepekaan sosial dan ketidakpedulian terhadap kondisi riil masyarakat Aceh yang masih terpuruk secara ekonomi.
“Masih banyak persoalan mendesak di Aceh yang butuh perhatian serius, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga minimnya akses pelayanan publik di daerah tertinggal seperti Aceh Singkil. Tapi justru yang diprioritaskan adalah kenyamanan para elite dewan. Ini menyakiti hati rakyat,” ujar Ahmad Fadil melalui pesan Whatshapp kepada media inspirasi, pada Minggu (20/04/2025)
Data dari aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menunjukkan, anggaran pengadaan mobil dinas Ketua DPRA mencapai Rp3,3 miliar, sementara untuk Wakil Ketua sebesar Rp5,4 miliar. Tak berhenti di situ, proyek rehabilitasi rumah dinas pimpinan dan anggota DPRA menyerap dana hingga Rp47,43 miliar.
Ditambah anggaran perencanaan dan pengawasan masing-masing Rp1,53 miliar. Pengadaan mebel dan perlengkapan rumah lainnya seperti lemari, tempat tidur, sofa, hingga televisi juga menelan biaya signifikan, dengan total anggaran mencapai sekitar Rp72,5 miliar, sambung Fadil.
Fadil menegaskan “Ini adalah bentuk nyata pemborosan anggaran. DPRA seharusnya menjadi contoh efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat, bukan justru sibuk memanjakan diri dengan fasilitas mewah.”
Ahmad Fadil Lauser Melayu menilai, anggaran sebesar itu akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
Ketua Forum Mahasiswa Aceh Singkil ini mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan menyusun ulang prioritas anggaran agar lebih pro-rakyat. Ahmad Fadil menambahkan, pihaknya akan terus mengawal isu ini dan mengajak seluruh elemen mahasiswa serta masyarakat untuk bersikap kritis terhadap penggunaan anggaran publik yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. (TIM)
