Media-Inspirasi, Subulussalam – Permasalahan yang melibatkan Penjabat (PJ) Kepala Kampung Buluh Dori hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Ketidakpastian mengenai penyelesaian masalah ini telah menyebabkan keresahan di kalangan warga, yang berharap agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan demi mencegah dampak lebih lanjut.
Erwinkombih, Sekretaris Lembaga Cendikiawan Anak Pahlawan (CAPA), dpc kota subulussalam, menegaskan keprihatinannya terhadap kondisi yang berkembang di Kampung Buluh Dori. “Kami mendesak pihak penegak hukum (APH) dan Pemerintah Kota Subulussalam segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut, karena akan semakin memperburuk keadaan dan memicu ketidakpuasan yang lebih besar di masyarakat,” ujar Erwinkombih dengan tegas.
Selain itu, warga Desa Buluh Dori juga menyampaikan kecurigaan terkait adanya indikasi pembelanjaan fiktif dan mark-up anggaran yang melibatkan PJ Kepala Kampung. Salah satu hal yang disoroti adalah pengadaan 252 unit tangki rondap yang dianggarkan dengan harga Rp 750.000 per unit, padahal harga pasaran hanya sekitar Rp 350.000. Selain itu, proyek rehabilitasi musholla yang seharusnya sudah dilaksanakan hingga kini belum juga terealisasi. “Kami sudah mempertanyakan pengelolaan dana desa pada saat Musrenbangdes tahun 2025, namun PJ Kepala Kampung tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai,” ujar Sulaiman, salah seorang warga setempat.
Masyarakat Buluh Dori juga sudah melaporkan oknum PJ Kepala Kampung mereka ke Inspektorat terkait dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) untuk anggaran tahun 2024. Ketidakpuasan di kalangan masyarakat semakin meningkat. Warga Buluh Dori merasa kepemimpinan PJ Kepala Kampung tidak berjalan dengan baik dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan semakin menambah keresahan di masyarakat. “Hal ini bisa menambah kemarahan warga yang semakin hari semakin resah,” tambah Erwinkombih.
Pihak CAPA juga menekankan pentingnya perhatian serius dari Pemerintah Kota Subulussalam untuk menangani dinamika sosial yang berkembang di Kampung Buluh Dori. Mereka meminta agar tindakan tegas segera diambil agar masalah ini tidak berkembang menjadi lebih besar. “Kami berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelesaikan hal ini,” pungkas Erwinkombih.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Subulussalam belum memberikan pernyataan resmi mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Masyarakat setempat berharap adanya penyelesaian yang adil dan transparan agar situasi kembali kondusif dan tidak menambah ketegangan di tengah masyarakat.
(Rahman)
