Media-Inspirasi, Jakarta – Di tengah kondisi ekonomi yang semakin tertekan dan kepercayaan publik yang kian menipis, serangkaian kasus dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat dan mengguncang tatanan pemerintahan. Meskipun pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah berjanji untuk memberantas korupsi dan narkoba, kenyataan di lapangan menunjukkan praktik-praktik kotor yang melibatkan sejumlah BUMN strategis. Di antara kasus-kasus tersebut, PT Pertamina dan Garuda Indonesia menjadi sorotan utama karena dugaan penyimpangan pengelolaan yang sangat merugikan negara.
Dalam kasus di PT Pertamina, Kejaksaan Agung mengungkap modus operandi yang melibatkan manipulasi produksi kilang, penetapan mark-up harga, serta transaksi minyak mentah berkualitas rendah yang disamarkan melalui proses blending. Investigasi mendalam ini menyingkap keterlibatan sejumlah pejabat senior Pertamina dan broker dalam rangkaian praktik yang menyebabkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun. Fakta ini semakin memperparah keraguan masyarakat terhadap pengelolaan aset nasional yang seharusnya menjadi ujung tombak perekonomian.
Tak kalah mencolok, Garuda Indonesia pun terseret dalam pusaran skandal. Kasus pengadaan pesawat dan mesin yang melibatkan mantan Direktur Utama, Emirsyah Satar, mendapat perhatian luas. Lebih lanjut, bocornya data gaji karyawan melalui media sosial mengungkap fakta bahwa gaji anggota manajemen berkisar antara Rp25 juta hingga Rp117 juta per bulan, dengan total mencapai hampir Rp1 miliar per bulan untuk 14 nama. Informasi ini menuai kemarahan publik, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut keterangan resmi, pihak manajemen Garuda Indonesia menyatakan data tersebut belum tentu valid dan mengimbau masyarakat untuk menunggu verifikasi lebih lanjut.
Di tengah deretan skandal yang menghantam BUMN, muncul ide “gila” namun penuh harapan dari Rusmin Abdul Gani, SE, seorang pengusaha lokal asal Sulawesi Tenggara yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pembina DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS). Dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (06/03/2025), Rusmin menegaskan bahwa solusi untuk menyelamatkan BUMN terletak pada optimalisasi potensi sumber daya manusia lokal yang memiliki integritas tinggi. “Ini sudah tidak masuk akal. Kondisi ini sungguh di luar akal sehat manusia,” ujarnya.
Rusmin meyakini banyak profesional muda di tanah air yang memiliki keahlian teknis dan non-teknis serta moral yang masih murni, yang selama ini terpinggirkan oleh praktik pergaulan elit. Menurutnya, dengan standarisasi gaji yang disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR), para profesional ini akan lebih terdorong untuk bekerja secara jujur dan efisien. “Kita harus selamatkan BUMN ini. Saya yakin dengan memanfaatkan potensi mereka yang belum tercemar, BUMN dapat keluar dari praktik kotor dan membawa perbaikan menyeluruh,” tegasnya. Ide tersebut digadang sebagai reformasi menyeluruh yang tak hanya mengembalikan kepercayaan publik, tetapi juga menata ulang sistem pengelolaan keuangan negara secara transparan.
Fakta yang diungkap oleh Kejaksaan Agung dan sejumlah media kredibel menegaskan bahwa praktik korupsi di BUMN bukanlah isu baru, melainkan sudah meresap hingga ke tingkat manajerial. Di tengah kondisi global yang menuntut efisiensi dan transparansi, langkah reformasi yang menyeluruh menjadi keharusan. Para pengamat ekonomi menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat, penerapan sistem akuntabilitas yang transparan, dan sanksi tegas bagi setiap oknum yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Masyarakat pun berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan aliran uang negara yang berakhir di kantong pribadi.
Krisis korupsi ini tak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga mengguncang rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar semakin menekan daya beli masyarakat, sehingga setiap kebocoran informasi atau praktik tidak etis di BUMN menjadi isu yang sangat sensitif. Unsur human interest dalam berita ini tersaji melalui kisah rakyat yang merasa dikhianati oleh institusi negara yang seharusnya melindungi kepentingan publik. Mereka menuntut transparansi dan keadilan, terutama ketika aset negara yang strategis disalahgunakan.
Pemerintah, meskipun telah menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi, kini dihadapkan pada dilema antara retorika dan realitas. Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menekankan bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda prioritas, namun implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Tekanan publik dan seruan para pengamat mendorong agar reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan negara segera dijalankan dengan sungguh-sungguh. Keterlibatan pihak eksternal, seperti lembaga pengawas dan media massa, diharapkan dapat memberikan tekanan positif untuk memicu perubahan mendasar di BUMN.
Di tengah situasi yang semakin kompleks ini, ide revolusioner dari Rusmin menawarkan secercah harapan. Ia menegaskan bahwa dengan konsolidasi internal yang cepat dan dukungan penuh dari pemerintah, BUMN dapat kembali berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi nasional. “Bisa cepat mereka bekerja,” ungkap Rusmin secara singkat namun penuh keyakinan, menggambarkan optimisme bahwa reformasi bisa terjadi seiring dengan penyesuaian standar gaji dan peningkatan integritas. Meskipun ide ini terdengar ekstrem bagi sebagian kalangan, banyak pihak melihatnya sebagai terobosan baru yang mampu mengubah paradigma pengelolaan BUMN.
Melalui seruan untuk reformasi menyeluruh, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dapat menghasilkan sinergi positif demi kebaikan bersama. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan transparansi, penegakan hukum yang konsisten, dan pemberian insentif yang adil menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik. Sementara itu, kasus korupsi di Pertamina dan Garuda Indonesia harus menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang kembali, serta sebagai pemicu untuk perubahan sistemik di lingkungan BUMN.
Kisah perlawanan terhadap korupsi ini merupakan momentum penting dalam sejarah pengelolaan negara. Dengan semangat reformasi dan integritas, harapan untuk mengembalikan tata kelola BUMN yang bersih dan profesional semakin nyata. Pemerintah diharapkan segera mengeluarkan kebijakan konkret yang mampu menjembatani aspirasi rakyat dan kebutuhan pembangunan nasional. Artikel ini akan terus diperbarui seiring dengan perkembangan langkah-langkah strategis dan respons dari berbagai pihak terhadap reformasi yang tengah digalakkan.
Dengan demikian, reformasi BUMN yang mengedepankan integritas, transparansi, dan standar gaji rasional bukan sekadar retorika, melainkan harapan nyata untuk memulihkan kepercayaan publik dan menggerakkan ekonomi bangsa ke arah yang lebih baik.
